nusakini.com--Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum), telah mengembangkan aplikasi bernama Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Sipoldagri). Aplikasi ini, berisi data yang menyangkut situasi politik dalam negeri. Untuk mensosialisasikan Sipoldagri, Ditjen Polpum gencar melakukan bimbingan teknis atau Bimtek ke daerah. Senin kemarin, Bimtek digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Keberadaan Sipoldagri ini diharapkan efektif menangkal informasi hoaks yang beredar di masyarakat, khususnya informasi terkait situasi politik dalam negeri. Acara Bimtek dihadiri perwakilan dari instansi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi dan kabupaten atau kota se-Provinsi Sulteng, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat (Sulbar) dan Gorontalo. Hadir membuka Bimtek, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo. 

Dalam kata sambutannya, mantan Sekretaris Ditjen Polpum ini berharap Sipoldagri yang dikembangkan Ditjen Polpum bisa menjadi aplikasi yang bermanfaat bagi publik. Khususnya bagi jajaran Kesbangpol di daerah. Data yang masuk dalam Sipoldagri, diinput oleh jajaran Kesbangpol di daerah. Budi pun berharap, input data dan informasi yang dilakukan Kesbangpol daerah bisa cepat. Tapi tentu harus akurat. Dan input data harus kontinyu. 

"Informasi yang ada pada aplikasi Sipoldagri hendaknya dilaporkan secara cepat dan berkesinambungan," katanya. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Budi menambahkan, banyak manfaatkan dari keberadaan aplikasi Sipoldagri. Salah satunya, aplikasi ini diharapkan bisa menjadi penangkal atau instrumen untuk mengontrol berita-berita hoax. Sehingga ada counter. Dan, dengan begitu masyarakat pun bisa mendapat informasi yang sahih. Bukan kemudian gampang dipengaruhi berita bohong yang memecah belah. 

"Apalagi tahun 2018 adalah tahun politik dengan digelarnya Pilkada Serentak 2018 dan dimulainya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019," kata Budi. 

Manfaat lainnya, data dan informasi yang di input dalam Sipoldagri, akan mempermudah langkah koordinasi di daerah, terutama ketika ada masalah yang memerlukan kebijakan cepat. Karena Sipoldagri sendiri memuat informasi terkini dari dinamika politik yang terjadi di dalam negeri. 

"Aplikasi ini memudahkan pemerintah mengambil langkah koordinasi untuk menjawab masalah di daerah yang perlu segera diambil kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di provinsi maupun kabupaten atau kota," tutur Budi. 

Di acara yang sama, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Ditjen Polpum Kemendagri, Bangun Sitohang,l menambahkan, aplikasi Sipoldagri dirancang untuk memudahkan orang, ketika memerlukan informasi tentang perkembangan serta dinamika dari situasi politik dalam negeri terkini. Aplikasi Sipoldagri tentu akan terus disempurnakan. Sehingga nanti, Sipoldagri bisa menjadi sumber referensi bagi masyarakat yang ingin tahu perkembangan dan dinamika politik serta partai di Tanah Air.(p/ab)